Skip to content
KPPN Banjarmasin KPPN Banjarmasin Bendahara Negara · APBN

Edisi Wilayah Kerja · Kalimantan

Peta Resmi Wilayah Kerja KPPN Banjarmasin: Tujuh Kabupaten, 312 Satuan Kerja, Sejak 1957.

Halaman ini adalah dokumen resmi yang menetapkan cakupan geografis, sejarah pendirian, dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin — garda perbendaharaan negara tertua di Kalimantan yang menaungi penyaluran APBN dari Tanjung hingga pedalaman.

  • 7Wilayah Kabupaten/Kota
  • 312Satuan Kerja Aktif
  • 1957Berdiri Sejak
Bagian dalam Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin dengan peta wilayah Kalimantan Selatan di dinding.
Gedung Kantor KPPN Banjarmasin, Jl. Pramuka No. 24 — dokumentasi internal 2024.

Peta & Cakupan

Peta Wilayah Kerja KPPN Banjarmasin — Kalimantan Selatan & Tengah

Diagram line-art di bawah menunjukkan tujuh wilayah kerja resmi. Bingkai tebal menandai ibu kota kabupaten/kota, garis putus-putus menandai cakupan Kalimantan Tengah, dan titik navy menandai sebaran satuan kerja aktif. Angka dalam tanda kurung merujuk pada jumlah satker per wilayah per Triwulan IV 2024.

Diagram line-art peta wilayah kerja KPPN Banjarmasin meliputi tujuh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dan satu kabupaten di Kalimantan Tengah.
Sketsa wilayah kerja — bukan representasi geografis presisi, melainkan bagan cakupan tugas perbendaharaan.
Waktu Layanan SP2D Median 2j 14m Tercepat Regional Kalimantan, Semester II 2024
Transaksi per Bulan ±18.500 Rasio kesalahan < 0,08%
Indeks IKPA 94,7 Peringkat ke-2 KPPN Tipe A1 Nasional · DJPb 2024

Legitimasi Historis

Sejak 1 Januari 1957, Mengawal Rupiah Negara di Ujung Kalimantan

KPPN Banjarmasin bukan sekadar kantor pelayanan. Ia adalah catatan panjang negara di pulau Borneo: dari era Kantor Bendahara Negara cabang di masa awal kemerdekaan, melewati transisi menjadi unit vertikal Ditjen Perbendaharaan, hingga menjadi salah satu dari empat KPPN di Indonesia yang meraih sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

1957

Pendirian sebagai Kantor Bendahara Negara cabang Banjarmasin

Satu Januari 1957 menjadi titik mula KPPN Banjarmasin sebagai salah satu unit perbendaharaan tertua di luar Jawa. Fungsi awalnya adalah mengelola kas negara dan membukukan seluruh penerimaan serta pengeluaran APBN di Kalimantan Selatan dan sekitarnya.

2018

Transisi Penuh ke CMS Bank Umum — 100% Non-Tunai

Peluncuran CMS Bank Umum menandai berakhirnya transaksi perbendaharaan berbasis tunai di Kalimantan Selatan. Sejak saat itu setiap rupiah yang disalurkan ke 312 satuan kerja tercatat dalam jejak digital auditabel, mempercepat rekonsiliasi dan meminimalisir risiko fisik.

2023

Sertifikasi ISO 37001:2016 — Sistem Manajemen Anti Penyuapan

KPPN Banjarmasin menjadi salah satu dari empat KPPN di Indonesia yang meraih sertifikasi ISO 37001:2016. Standar ini melengkapi dua penghargaan KPPN Berkinerja Terbaik Tingkat Nasional Kategori Kepatuhan Pelaporan yang telah diterima pada 2021 dan 2023 dari Ditjen Perbendaharaan.

Buku besar arsip tahun 1957 dari Kantor Bendahara Negara cabang Banjarmasin, dokumentasi internal.
Buku besar pembukuan tahun pertama operasional, tersimpan di ruang arsip KPPN Banjarmasin.

“Setiap rupiah yang melewati meja KPPN Banjarmasin melewati tangan 47 ASN dengan rata-rata 11,4 tahun pengalaman di bidang perbendaharaan. Angka itu adalah jaminan mutu kami.”

— Profil kelembagaan KPPN Banjarmasin, 2024

Direktori Wilayah

312 Satuan Kerja, 7 Wilayah

Daftar ringkas tujuh wilayah kerja KPPN Banjarmasin — pastikan instansi Anda tercakup dalam layanan perbendaharaan kami di Kalimantan Selatan dan Tengah.

  1. 01

    Kota Banjarmasin

    Kantor vertikal Kementerian Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Polri Wilayah Polda Kalsel.

    96 Satker aktif
  2. 02

    Kabupaten Banjar

    Kankemenag Kabupaten Banjar, Pengadilan Negeri Martapura, dan BPKP Perwakilan Kalsel.

    52 Satker aktif
  3. 03

    Kabupaten Barito Kuala

    Kankemenag Barito Kuala, Kementerian Pekerjaan Umum satker irigasi rawa, dan LAN Satker Pelatihan.

    38 Satker aktif
  4. 04

    Kabupaten Tapin

    Kankemenag Tapin, Pengadilan Agama Rantau, dan Kementerian Pertanian BPP Provinsi Kalsel.

    34 Satker aktif

Tiga wilayah tersisa — Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara — melayani total 92 satuan kerja aktif, termasuk pos lintas batas Kalimantan Tengah.

Profil Sumber Daya Manusia

Tim di Balik Setiap SP2D: 47 ASN, 11,4 Tahun Pengalaman Rata-Rata

47 Aparatur Sipil Negara

Termasuk 6 pejabat fungsional analis pengelola keuangan anggaran.

11,4 Tahun pengalaman rata-rata

Di bidang perbendaharaan negara, mulai dariusunan kerja hingga transaksi SP2D.

1.250+ Bendahara terlatih sejak 2019

Melalui Bimbingan Teknis Mekanisme Pembayaran APBN yang rutin dua kali setahun.

94,7 Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan

Peringkat ke-2 KPPN Tipe A1 nasional versi Ditjen Perbendaharaan 2024.

Langkah Selanjutnya

Butuh Peta Cetak atau Ingin Berkonsultasi?

Pilih satu — unduh Peta Wilayah Kerja untuk dipasang di kantor satuan kerja Anda, atau jadwalkan sesi Konsultasi Layanan Perbendaharaan dengan tim help desk kami.

Peta dicetak dalam format A3, dikirimkan gratis ke seluruh satker aktif di Kalimantan Selatan dan Tengah — atas beban negara, bukan pungutan.